PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PROSES KENAIKAN JABATAN STRUKTURAL PADA BIRO KEPEGAWAIAN SETDA PROPINSI MALUKU UTARA

Abstract

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan materiil dan spirituil, diperlukan adanya PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Maka dengan adanya kondisi seperti ini maka perlu dibuatnya suatu perancangan sistem pendukung keputusan (SPK) untuk proses kenaikan jabatan struktural di lingkungan biro kepegawaian setda Propinsi Maluku Utara. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (BAPERJAKAT) dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil.

 Langkah-langkah yang diambil untuk membuat suatu perancangan sistem pendukung keputusan (SPK) kenaikan jabatan strutural adalah pengumpulan data kepegawaian, menyusun standar kompetensi jabatan struktural, menyusun daftar PNS yang telah memenuhi syarat berdasarkan kreteria kepangkatan, pendidikan, diklatpim, jabatan, pendidikan pelatihan teknis, pelatihan fungsional, DP3, disiplin, tanda jasa, masa jabatan, menilai PNS yang sesuai dengan kriteria kenaikan jabatan struktural, implementasi model terhadap tools yang digunakan, mendesain model sistem pendukung keputusan.

 Program hasil implementasi menunjukkan sebuah sistem yang berbasis sistem pendukung keputusan yang mengambil keputusan yang cepat, tepat dan akurat serta objektif sehingga hasilnya bermanfaat bagi tim BAPERJAKAT dan memberikan penilaian urutan rangking terbaik dari kriteria yang sudah ditetapkan. SPK kenaikan jabatan struktur menggunakan sepuluh kriteria yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan riwayat PNS yaitu kepangkatan, pendidikan, diklatpim, jabatan, diklat teknis, DP3, diklat fungsionalnya, disiplin, tanda jasa, masa jabatannya. Hasilnya dari sistem ini juga diharapkan PNS senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja dan sekaligus meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat, guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, meningkatkan keunggulan kompetitif serta berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.