GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER: ANALISIS PERAN DI PEMERINTAHAN INDONESIA

Arfiandi Putranto, Lukito Edi Nugroho, Wing Wahyu Winarno

Abstract


Hasil survey peringkat pengembangan e-government oleh PBB pada Pemerintah Indonesia dalam kurun beberapa periode tidak terlihat ada perubahan yang signifikan, fakta ini menunjukan Indonesia perlu membenahi peran Chief Information Officer (CIO)nya, sehingga peran CIO benar-benar mendukung egovernment. Peran CIO pada sektor privat tentu tidak bisa disamakan dengan sektor publik, karena CIO pada sektor privat bekerja untuk memaksimalkan kontribusi TIK kepada pemegang saham yang diukur dengan ukuran finansial atau moneter. Sedangkan Government CIO (GCIO) harus menciptakan nilai publik, seperti: keamanan, transparansi, pendidikan, dan lain-lainnya. Guna menjawab gap ini, maka diperlukan penelitian seperti apa peran GCIO pada sektor publik dalam memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan kajian literatur, best practices dan mempertimbangkan regulasi di lingkungan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadikan topik ini lebih dikenal oleh masyarakat luas, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan, mengembangkan teori yang bersifat tentatif, dan membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang dibahas. Hasilnya diketahui tujuh peran yang harus dimiliki GCIO Indonesia. Peran untuk menyusun dan membuat kebijakan, standar dan regulasi TI, peran mengkoordinir perencanaan dan implementasi TI, peran sebagai promoting e-government, peran sebagai Advisor dan asistensi pengembangan TIK, peran sebagai pemantau implementasi dan evaluasi pengembangan TI, dan pengembangan profesional serta pengelolaan SDM TI.


Full Text:

PDF

References


John F. Rockar, Leslie Ball, and Christine V. Bullen, “Future Role of the Information Systems Executive,” MIS Q., vol. 6, pp. 1–14, Dec. 1982.

Niels Proske, Moreen Heine, and Norbert Gronau, “Public CIO, Figurehead or Decision-Maker? The Case of Germany,” ACM, pp. 346–349, 2012.

E. Estevez and T. Janowski, “Landscaping Government Chief Information Officer Education,” 2013 46th Hawaii Int. Conf. Syst. Sci., pp. 1684–1693, Jan. 2013.

“Information Technology Management Reform Act (Clinger Cohen Act),” pp. 495–519, 1996.

Toshio Obi and Naoko Iwasaki, The Innovative CIO for e- Governance. Amsterdam: IOS Press, 2010.

Info-communications Development Authority of Singapore Act.

Shailendra C. Jain Palvia and Sushil S. Sharma, “EGovernment and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World,” Int. Conf. E-Gov., 2007.

United Nations, E-Government For The Future We Want, 2014th ed. New York: United Nations E-Government Survey 2014, 2014.

V. Hooper and B. Bunker, “The Role and Requisite Competencies of the Public Sector CIO : a Two-sided Perspective,” vol. 16, no. 3, pp. 188–200, 2013.

Rodrigo Sandoval Almazan and J. Ramon Gil-Garcia, “The Role of the CIO in a Local Government IT Strategy: The Case of Merida, Yucatán, Mexico,” Acad. Publ. Int., vol. 9, no. 1, 2011.

Max Webber, Essays in Sociology. New York: Oxford University Press, 1946.

Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.”

Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.”

Undang-Undang Republik Indonesia, Kementerian Negara. 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945.

Azwar Abubakar, “Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa,” presented at the Orasi Ilmiah, Institute Teknologi Bandung, 04-Jul-2014.

Edward E. Lawler III and John W. Boudreau, Effective Human Resource Management: Global Analysis. California: Stanford University Press, 2012.

P. Subba Rao, “Human Resource Management : Text and Cases,” Himalaya Publ. House, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.