GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER : KEDUDUKANNYA DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA

Ilham Suci Putra, Lukito Edi Nugroho, Wing Wahyu Winarno

Abstract


Survey Peringkat e-Government Indonesia (PeGI), menunjukan presentase dimensi Kelembagaan yang mendukung pengembangan e-Government, realisasinya sangat rendah. Indikator penilaian dalam dimensi ini berkaitan erat dengan keberadaan, kedudukan serta kewenangan Government Chief Information Officer (GCIO) di dalam struktur Pemerintahan Indonesia. Fakta ini menunjukan Indonesia perlu membenahi kelembagaannya, menempatkan GCIO pada kedudukan yang tepat dan kuat sehingga perannya mampu mendukung pengembangan e-Government. Permasalahan yang timbul dengan belum adanya rancangan yang baku mengenai kedudukan GCIO didalam struktur Pemerintahan Indonesia, menyebabkan tiap institusi pemerintah menyusun rancangan kedudukan GCIO-nya masing-masing, berdasar kondisi eksisting dan kebutuhan yang dipandang perlu oleh tiap institusi itu sendiri, kondisi ini akan menghasilkan rancangan kedudukan CIO yang beragam, berbeda-beda untuk setiap instansi, sehingga peran strategis dan koordinasi lintas sektoral GCIO sulit terwujud. Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah menyusun standarisasi kedudukan GCIO dalam Pemerintahan Indonesia sehinga membentuk suatu keragaman yang optimal mendukung peran strategis dan operasional GCIO Indonesia. Penelitian ini menggunakan motede Kualitatif dan FGD untuk memodelkan kelembagan dan kedudukan GCIO dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dimulai dari mengidentifikasi peran umum GCIO Indonesia, selanjutnya peran tersebut dituangkan kedalam model opsi kedudukan GCIO yang ideal untuk menjalankan peran tersebut.

Full Text:

PDF

References


OECD, Advancing Indonesian Local E-government. Seoul, Republic of Korea: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2012.

“United Nations E-Government Survey 2012,” pp. 9–35, 2012.

“United Nations E-Government Survey 2014,” 2014th ed. New York, 2014.

“Waseda-IAC 10th International E-Government Ranking 2014,” 2014.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Peringkat e-Government Indonesia,” DIREKTORAT EGOVERNMENT (APTIKA) KEMKOMINFO RI, 2014. [Online]. Available: http://pegi.layanan.go.id/

“Information Technology Management Reform Act (Clinger Cohen Act),” pp. 495–519, 1996.

T. Obi, “CIO IN INNOVATION FOR BUSINESS STRATEGY”

J. Auffret and E. Estevez, “Developing a GCIO system: enabling good government through e-Leadership,” Proc. 11Th …, 2010.

M. Basyir, “PERANAN CIO DALAM PENGEMBANGAN EGOVERNMENT: Prakarsa dan Pengalaman di Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah.” BPPT on ASEAN CIO FORUM 2, Jakarta, p. 30, 2013.

F. Marzuki, “Perancangan kompetensi chief information officer (cio) studi kasus : PT. PLN (Persero),” Intitute Teknologi Bandung, 2009.

S. A. Pratomo and Singgih Arief Pratomo, “Analisis pengaruh konteks organisasional terhadap peran strategis chief information officer,” Universitas Gajah Mada, 2008.

S. Liu and J. D. Hwang, “Challenges to Transforming IT in the US Government,” no. June, pp. 10–15, 2003.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kementrian Komunikasi dan Informatika No.41 tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional.” Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, p. 48, 2007.

A. Prima, “Pemodelan Kelembagaan, Peran dan Kompetensi Government Chief Information Officer di Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” Gajah Mada University, 2012.

CIO Council, “2012 Clinger-Cohen Core Competencies & Learning Objectives.” 2012.

H. Ha and K. Coghill, “E-Government in Singapore - A SWOT and PEST Analysis,” Asia-Pacific Soc. Sci. Rev., vol. 6, no. 2, pp. 103–130, May 2008.

P. Gottschalk and H. Solli-Saether, E-government Interoperability and Information Resource Integration: Frameworks for Aligned Development. IGI Global, 2009.

“E-Government Act of 2002.” U.S. Government, 2002.

A. Abubakar, “The Minister For State Apparatus Empowerment And Bureaucratic Keynote speech on the event of: ‘second asean chief information officer (cio) forum 2013.’” Jakarta, pp. 1–6, 2013.

N. Hanna and C. Qiang, “National E-Government Institutions: Functions, Models, and Trends,” pp. 83–102, 2009.

Republik Indonesia, “Undang-Undang No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.” Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2007.

Republik Indonesia, “Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.” Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

Republik Indonesia, “Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara.” 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.