SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DESA MAUMBI

Reymon Rotikan, Calvin Tamboto

Abstract


Dalam melakukan pengurusan surat-surat di kantor Desa atau Kelurahan dapat menjadi suatu hal yang cukup sulit untuk dilakukan, apalagi jika kita memiliki kesibukan di tempat kerja, sehingga waktu yang dimiliki untuk mengurus surat-surat tidak terlalu banyak. Apalagi jika pelayanan yang dilakukan di kantor Desa tidak efektif dan efisien, ditambah dengan pegawai yang mungkin datang terlambat, bekerja kurang cepat, atau bahkan sedang keluar saat jam kantor. Itulah beberapa hal yang dirasakan oleh masyarakat Desa Maumbi jika ingin mengurus surat keterangan di kantor Desa.

Namun sesuai dengan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), banyak peneliti di bidang Teknologi Informasi yang membuat studi dan penelitian di bidang E-Government ini. Salah satunya adalah penelitian ini, yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi kependudukan untuk Desa Maumbi, di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus surat-surat yang mereka perlukan di kantor Desa Maumbi dengan cara membuat permohonan melalui aplikasi sistem berbasis Web. Permohonan yang dibuat oleh masyarakat akan diproses oleh Operator di kantor Desa Maumbi, kemudian masyarakat dapat mengambil surat yang dimohonkan di kantor Desa. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pelayanan yang disediakan oleh kantor Desa Maumbi.

Kata kunci: sistem informasi, kependudukan, web, egovernment.


Full Text:

PDF

References


Effendi, Sofian. 2009. “Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif, Efisien, Efektif”, Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi, Jakarta. [2] Dien Novita. “Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan EGovernment: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan”, Jurnal Eksplora Informatika Vol. 4, No. 1, pp. 43-52, September 2014. [3] M. Silalahi, D. Napitupulu, G. Patira, “Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia”, Jurnal Penerapan Ilmu-Ilmu Komputer Vol. 1, No. 1, pp. 10-16, April 2015. [4] E. Yuliasari, W.W. Winarno, B.S. Hantono, “Analisis Faktor Determinan Penggunaan Sistem Pendukung E-Government dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pengguna”, in Proc. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2014, pp. 43-48, 8 Februari, 2014. [5] J. Marwiyanto, S. Sumaryono, “Model Integrasi Data Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Service Oriented Architecture (SOA) Untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta”, in Proc. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2014, pp. 121-126, 8 Februari 2014. [6] Triandini, Evi, Ahmadi, Chandra, “E-Government Framework and Modeling in Denpasar”, Jurnal Eksplora Informatika Vol. 1, No. 1, pp. 1-5, September 2011. [7] B. Widjajanto, Y. Purwanto, N. Rijati, “Analisis Layanan Informasi Publik Pada Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, in Proc. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015, pp. 61-66, 6-8 Februari 2015. [8] M.N.N. Sitokdana, W.W. Winarno, “Rencana Strategis EGovernment di Provinsi Papua”, in Proc. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015, pp. 25-30, 6-8 Februari 2015. [9] Z.A. Hasibuan, H.B. Santoso, “Standardisasi Aplikasi EGovernment Untuk Instansi Pemerintah”, in Proc. Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 2005, pp. 42-48, 3-4 Mei, 2005. [10] Roger S. Pressman, “Software Engineering: A Practicioner’s Approach Seventh Edition”, New York, 2010. [11] Russ Miles, Kim Hamilton, “Learning UML 2.0”, Sebastopol, 2006. [12] Martin Fowler, “UML Distilled Third Edition: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language”, Boston, 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.